Peran Perempuan Dalam Iklan

Investing In Women Katadata membahas tentang peran perempuan terhadap industri periklana baik domestik mauun industri periklanan global. Dalam pembahasan Investing Women Katadata tersebut diungkapkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup vital bagi industri periklanan di tanah air. Baik sebagai objek periklanan, Praktisi periklanan, dan konsumen dari iklan itu sendiri. Perempuan memang memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya terutama kaum laki -laki. Perempuan berkulit bersih, putih, tinggi, rambut panjang merupakan sosok perempuan yang masih sering terlihat menghiasi layar televisi tanah air.

Investing In Women

Dra. Sarah Santi, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul mengungkapkan bahwa bukanlah hal yang baru jika perempuan dan juga tubuhnya kerap kali ditampilkan dalam sebuah iklan. Perempuan, selain menjadi objek dalam membawa pesan iklan, juga memiliki peran lain dalam industri periklanan seperti menjadi praktisi iklan dan menjadi target konsumen dari iklan itu sendiri. Woro Astuti, praktisi periklanan juga mengungkapkan bahwa industri periklanan telah menempatkan perempuan agar setara dengan laki - laki. Woro juga menyebutkan bahwa industri iklan kini telah maju dan tidak terkesan sekonservatif industri yang lain. Pada level top management saja, industri periklanan sudah banyak ditempati oleh kaum perempuan, katanya kepada Investing In Women. Miranti Abidin, seorang praktisi iklan juga menyebutkan bahwa feminisme dalam insutri iklan tidak lepas dari adanya konsekuensi gerakan perempuan yang telah berkembang di banyak negara dan juga sekaligus berhasil menempatkan perempuan pada posisi di level atas.

Sementara itu, dilansir dari https://katadata.co.id/investinginwomen meskipun kaum perempuan sudah ditempatkan setara dalam praktisi iklan, namun kaum perempuan tidak diperlakukan setara ketika sudah berbicara terkait sebagai pemabwa pesan atau objek dalam iklan. Stereotip khas patriarki semakin menguat ketika kaum perempuan yang menjadi model, bintang iklan, dan endorsement kerap kali memunculkan bias gender. Lebih dari itu, hal yang bersifat privasi pun dijadikan bahan komoditas. Hal ini dibuktikan karena Produk yang tidak ada hubungannya dengan tubuh sekalipun tetap emnampilkan perempuan dari sisi sensualitasnya.

Pendukung Jokowi Terbelah

Berita Terkini terkait berita politik adalah tentang pecahnya suara dukungan dari basis partai pengusung calon presiden dan wakil Presiden 2019. Dukungan dari amsing - masing basis partai pendukung ini paling banyak terjadi di Sumatera, Jawa Barat, dan banten. Partai politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja dinilai masih belum cukup solid untuk mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin di wilaya pulau sumatera secara umum, Jawa Barat, dan Banten. Politik memang sangat berpengaruh terhadap update dan informasi terkait Berita Ekonomi baik secara domestik maupun Internasional.

Katadata

Dibasis wilayah Koalisi Indonesia kerja tersebut masih terdapat pendukung partai KIK yang juga mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hal ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 16 sampai dengan 26 Desember 2018 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden yang juga dilakukan melalui multistage random sampling atau pemilihan responden secara acak. Survey yang dilakukan indikator politik tersebut memiliki margin of error atau tingkat kesalahan sebanyak kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan kontrol kualitas juga dilakukan terhadap 20% sampel.

Merujuk pada Media Online Katadata yang merupakan salah satu situs Berita Bisnis terbaik menyebutkan, Survey Indikator Politik juga menghasilkan temuan bahwa split ticket voting atau terbelahnya pendukung partai pada Koalisi Indonesia Kerja di Pulau sumatera secara umum adalah mencapai 29,2%, di Provinsi Jawa Barat sebesar 32%, dan di Provinsi Banten sebesar 40,6%. Terbelahnya pendukung Joko Widodo paling banyak terjadi di wilayah sebelah barat pulau jawa yang notabe basis pendukung Prabowo Subianto dan juga paling banyak terpecah di pulau sumatera secara umum. Sementara itu, di wilayah Jawa bagian tengah, timur , dan wilayah Yogyakarta, keterbelahan basis pendukung koalisi Indoneisa kerja relatif sangat kecil. Justru keterbelahan pendukung terbelah paling banyak terjadi pada pendukung partai oposisi atau Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Informasi 1 dari 5 Millenial Setuju Sistem Khilafah

Data Ekonomi Indonesia sebelumnya sempat dikejutkan oleh adanya pemberitaan terkait defisit neraca dagang nasional yang pertama kalinya dalam sejarah sangat besar. Defisit ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat terpaut jauh sekali. Penyebab utama banyaknya defisit menyebutkan bahwa Data Bisnis Indonesia banyak sekali melakukan impor komoditas dan juga non komoditas. Selain itu, impor migas dan non migas juga turut mewarnai defisit neraca dagang nasional pada tahun 2018 tersebut. Dari sektor perekonomian nasional Indonesia mesti ada perbaikan yang optimal.

Databoks

Di sisi lain, kondisi politik nasional tengah menghadapi kontes politik akbar untuk memili presiden dan wakil presiden 3 bulan mendatang di tahun 2019. Di sisi lain, ideologi Khilafah sempat muncul dan eksis mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah. Lalu, apakah ideologi ini benar - benar telah hilang dari benak para kaum muda Indonesia, atau cenderung akan tetap ada dan menjadi gerakan baru yang dapat mengancam pancasila. Dilansir dari Databoks, survey yang dilakukan oleh IDN Research Institute menyebutkan bahwa 1 dari 5 millenial setuju terhadap sistem pemerintahan khilafah. Di dalam laporan IDN Research Institute dengan judul Indonesia Milenial dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2018 yang melibatkan sebanyak 1.400 responden yang tersebar di 12 Kota Besar Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel secara acak atau metode multistage random sampling dan menggunakan metode survey interview face to face interview dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,62%.

Dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa sebanyak 19,5% kaum millenial menyatakan setuju untuk mendukung Indonesia menjadi sistem khilafah atau menyatakan setuju Indonesia lebih ideal menjadi negara kihilafah. Sementara itu sebanyak 81,5% responden dengan rentang usia dari 20 sampai dengan 35 tahun tetap mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Dilansir juga dari https://databoks.katadata.co.id/ , meskipun secara umum generasi millenial tidak berpaham khilafah, akan tetapi adanya potensi sebesar 19,5% harus dapat diperhatikan secara mendalam oleh pemerintah. Potensi khilafah tersebut kebanyakan berasal dari millenial wanita dan millenial senior.

Isu Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir

Polemik Pembebasan Tersangka kasus Bom Bali Abu Bakar Ba'asyir semakin melebar dan menimbulkan sejumlah kritik baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Sebelumnya Pemerintah Indonesia berencana membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat. Hal ini dipertegas oleh penasihat hukum PResiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra yang mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil untuk meyakinkan Presiden Jokowi untuk dapat membebaskan Abu Bakar Ba'asyir pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo dengan alasan ABu Bakar Ba'asyir telah menempuh masa hukuman 9 tahun dari total sanksi pidana selama 15 tahun.

Abu Bakar Ba'asyir

Dengan alasan seperti ini, Yusril yakin bahwa ABu Bakar BA'asyir dapat bebas tanpa syarat. Hal ini pun diamini oleh Presiden Jokowi agar pembebasan ini dapat dilakukan secepatnya. AKan tetapi, sjumlah kritikan datang terkait keputusan Presiden tersebut.

Kritikan ini datang dari Australia dan dari dalam negeri melalui Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang mempertanyakan tekait skema pembebasan Abu bakar Ba'asyir. Anggara Suwahju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengutip keterangan dari kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir yang menjelaskan bahwa kema pembebasannya bukanlah bersyarat, grasi dan juga amnesti.

Dana Kampanye Jokowi

Berapakah Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf untuk menghadapi kontes politik pemeilihan presiden dan wakil presiden 2019 mendatang. Dilansir dari Databoks Katadata, TKN (Tim Kampanye Nasional) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin telah melaporkan laporan dana kampanye capres cawapres kepada KPU (komisi pemilihan Umum) per tanggal 23 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019 dengan besaran dana kampanye 55,99 miliar rupiah.

Dana Kampanye Jokowi

Adapun jumlah sumabngan dana kampanye tersebut terdiri atas LADK atau laporan awal dana kampanye yang sebesar 11,9 miliar rupiah dan juga LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye per tanggal 23 september 2018 sampai dengan 1 januari 2019 yakni sebesar 44,09 miliar rupiah. Sementara itu, sumbangan dana kampanye bagi calon capres cawapres petahana ini paling besar berasal dari donatur kelompok yakni mencapai angka sebesar 37,9 miliar rupiah.

Kamudian diurutan kedua ditemppati oleh badan usaha non kepemerintahan yang mencapai angka sebesar 11,5 miliar rupiah yang terdiir dari 7,5 miliar rupiah LADK, dan sebesar 3,99 miliar rupiah berasal dari LPSDK.

Capres Dana Kampanye Terbesar

Dana Kampanye Terbesar dalam kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dimiliki oleh partai besutan Prabowo Subianto yakni Gerindra. Hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 yang lalu, seluruh partai yang mengikuti pemilu telah melaporkan sejumlah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau yang disingkat sebagai LPSDK kepada KPU (komisi pemilihan umum).

Dana Kampanye Terbesar

Dari data laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tersebut, Partai GErindra tercatat memiliki penggalangan dana kampanye terbesar selama pemilu legislatif tahun 2019 ini. Adapun jumlah dana kampanye yang telah digalang oleh partai gerindra adalah mencapai angka sebesar 122,79 miliar rupiah dengan rincian dana awal kampanye partai gerindra adalah sebesar 71,75 miliar rupiah per tanggal 23 september 2018.

Sementara itum semenjak 23 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, dana kampanye yang telah dikumpulkan oleh partai gerindra telah mencapai angka sebesar 51,04 miliar rupiah. Di urutan kedua partai dengan dana kampanye terbesar adalah partai demokrasi Indonesia perjuangan PDIP dengan dana kampanye sebesar 113,3 miliar rupiah.

Target Daya Beli Petani 2018

Daya Beli Petani 2018 mengalami pertumbuhan. Meskipun prtumbuhan ini sedikit, akan tetapi cukup untuk emnunjukan bahwa daya beli petani di tahun 2018 telah membaik. Indikator kesejahteraan ini tercermindari NTP (nilai tukar petani) ybulanan uang naik sebesar 0,04% menuju level 103,17 pada bulan Desember 2018 dibandingkan dengan bulan November 2018 yang lalu.

Daya Beli Petani 2018

Maka hasilnya, Nilai tukar petani tahunan hanya dapat naik sebesar 0,1% dibandingkan dengan posisi NTP tahunan pada tahun 2017 yakni berada di posisi sebesar 103,07. Untuk diketahui bahwa Nilai tukar petani atau NTP adalah salah satu cara untuk meilhat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Kenaikan nilai tukar petani desember 2018 lalu ditopang oleh naiknya harga gabah dan juga inflasi yang terkendali.

Di sisi lain, naiknya NTP juga ditopang oleh meningkatnya indeks harga yang diterima oleh petani atau lb pada bulan desember 2018 sebesar 0,54% menuju angka 138,15 jika dibandingkan dengan bulan November 2018. Sementara itu, indeks harga yang dibayar oleh petani lb hanya dapat naik sebesar 0,50% menjadi 133,93 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.